Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap menargetkan meraih opini (WTP) dilaporan keuangan Tahun 2018

" />

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR

1 Login atau daftar sebagai partisipan.
2 Catat kode pendaftaran anda.
3Datang dalam kegiatan kami.

Jika masih ada yan ingin anda tanyakan hubungi email kami di info@website.com . Terimakasih!

KETERANGAN

Kode Pendaftaran anda
dapat ditukar dengan
Kaos dan Merchandise menarik!

LUPA PASSWORD?

NEWS UPDATE
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANGKA SELATAN •    MARI KITA SUKSESKAN PEMILU TAHUN 2019, PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT, KPU MELAYANI •    Mari Kita Sukseskan Pemilu Legislatif dan Presiden 17 April 2019 •   

Langkah KPU Pertahankan WTP di Tahun Pemilu

Selasa, 31 Juli 2018

kpu-baselkab.go.id - Masuk tahun pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilaporan keuangan Tahun 2018. Upaya ini dapat terlaksana tidak hanya berkat laporan yang baik tapi juga dukungan dari semua pihak yang ada didalam KPU.
 
“WTP bukan melulu kerjaan Biro Keuangan, Inspektur, atau KPU RI. Tetapi kewajiban dan hasil pekerjaan kita semua, dari mulai KPU kab/kota, provinsi sampai pusat,” ujar Kepala Biro Keuangan KPU RI Nanang Priyatna saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penatausahaan Dana Pemilu Serentak KPU Provinsi Tahun 2018, di Tangerang, Banten 31 Juli – 1 Agustus 2018.
 
KPU sendiri pada laporan keuangan 2017 berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanang melanjutkan, untuk mempertahankan opini WTP penting bagi seluruh personel maupun satuan kerja (satker) KPU untuk selalu mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kepada pemeriksa.
 
“Ternyata dari amatan kami, mendapatkan opini WTP bukan hanya soal menyusun laporan keuangan, e-rekon, dan menyajikan sumber biaya penegeluaran. Tapi juga komunikasi antara kita dengan pemeriksa,” lanjut Nanang.
 
Sementara itu Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan KPU RI, Yan Purnama menambahkan, perlu dilakukan upaya lain untuk meningkatkan hasil laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik. Dan melalui rakor dapat menyatukan persepsi dan pemahaman yang sama.
 
“Untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana sesuai peraturan yang berlaku, perlu dilakukan koordinasipenatausahaan dana pemilu serentak bendahara pengeluaran secara berkelanjutan, untuk menjamin akuntabilitas dan transparan,” kata Yan.
 
Untuk diketahui beberapa isu yang menjadi agenda pembahasan dalam rakor yang digelar selama tiga hari antara lain, penyusunan atau revisi pelaksanaan anggaran, penatausahaan/pembukuan dan peningkatan kapasitas Bendahara, SPIP pengelolaan keuangan, perpajakan, audit pemeriksaan, serta laporan terkait kas di bendahara pengeluaran dan kas lainnya.
 
Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur KPU RI Adiwijawa Bakti, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Banten, beserta pejabat dan staf di Sekretariat Jenderal KPU. Sedangkan peserta berasal dari Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan logistik; kasubag keuangan; dan bendaraha KPU/KIP provinsi seluruh Indonesia . 
Sumber.: kpu.go.id

BERITA LAIN

Indeks Berita -
  • KURSUS KEPEMILUAN

    DENGAN TELAH DILAKSANAKANNYA KURSUS KEPEMILUAN PEMILIH PEMULA, DIHARAPKAN PESERTA MENDAPAT PEMAHAMAN TENTANG KEPEMILUAN YANG DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK PADA TAHUN 2019, PEMILIH PEMULA DAPAT ...
  • Catat, Ini Jenis Pemilih Pemilu 2019 yang Dapat Berikan Hak Suaranya di TPS

    Jakarta, kpu-baselkab.go.id – Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara membahas jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara ...
  • Jumlah Pemilih di TPS Diatur 300 Orang

    Jakarta, kpu-baselkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik rancangan dua Peraturan KPU (PKPU) Selasa (7/8/2018). Ada sejumlah bahasan menarik dari pertemuan yang ...
  • KPU Basel Sosialisasikan PKPU nomor 20 Tahun 2018

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan, menggelar sosialisasi tata cara pengajuan calon bakal calon anggota DPRD Kabupaten bedasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 pada pemilu 2019 ...
TOP